BIG DESIGN MANDOR DIAMANAHKAN KEPADA TRIBUNE INSTITUTE

Nuris

Short Message Service (SMS) atau pesan layanan singkat itu saya terima pada pukul 00.32 WIB, hari Sabtu tanggal 21 Juni 2008. Pada saat itu saya, Dwi Syafriyanti selaku Ketua Yayasan Tribune Institute, dan Tanto Yakobus selaku redaktur Harian Borneo Tribune sekaligus designer website Mandor masih berada di The Roof Cafe tempat diselenggarakannya “Mandor Meeting” bersama stakeholder membicarakan langkah-langkah lebih lanjut terhadap big design (rancangan besar) gerakan “Mandor” yang telah memiliki payung hukum Hari Berkabung Daerah (HBD) serta Monumen Daerah Mandor melalui Perda No 5 Tahun 2007

SMS yang dikirimkan Panembahan Landak itu adalah penegasan kembali atas kesimpulan akhir dari Mandor Meeting yang digelar di The Roof Cafe, Hotel Peony yang berlangsung sejak pukul 18.30-23.00 dan diikuti oleh sedikitnya 30 peserta. Mereka antara lain Drs Gusti Suryansyah, M.Si, Dr Mardan Adijaya, Drs Gusti Mulia, Ir Syarif Muhammad Herry, Turiman, SH, M.Hum, HA Halim Ramli, Drs M Zain, Moeliono (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, mewakili HA Kadir Ubbe, SH, MM), Dra Sri Jumiadatin, M.Si (Karo Binsos Pemprov Kalbar), Paimin Slamet (Dinas Pendidikan Nasional mewakili Drs H Ngatman), Erick S Martio, Ir Andreas Acui Simanjaya, Zulfidar Zaedar Mochtar, SE, MM, Faisal Riza, ST, Nazirin, SH dan masih banyak lagi.
Saya selaku moderator sekaligus atas nama Harian Borneo Tribune yang menjadi fasilitator Mandor Meeting membuka kegiatan dengan penjelasan flash back bahwa tragedi yang terjadi di tahun 1942-1944 sangat besar artinya bagi Kalbar yang multietnis, multiras dan multi agama. Perjuangan rakyat melawan fasisme Jepang, yang gugur sebagai bunga kusuma Bangsa patut dikenang dalam buku sejarah kejuangan Bangsa Indonesia. Ironisnya, Tragedi Mandor yang genocidanya menunjukkan angka 21.037 jiwa luput dalam pelajaran sejarah nasional. Oleh karena itu perlu bagi generasi saat ini memperjuangkannya secara terus menerus ke Pusat, bahkan internasional. Demikian lantaran korban perang Jepang tidak hanya Kalbar, tapi juga China, hingga Amerika Serikat.
Pemprov Kalbar sebagaimana dituturkan Wiwiek dari Biro Binsos menegaskan bahwa sudah ada beberapa kali pertemuan membahas HBD yang jatuh pada 28 Juni mendatang. Misalnya BKIKD melakukan ekspose, dinas pendidikan melakukan lokakarya menyoal masuknya Mandor sebagai bahan pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah, maupun Dinas Pekerjaan Umum untuk mengelola tata ruang. Terlebih lokasi Mandor mengalami kerusakan akibat ulah penambang emas.
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat seperti penjelasan Moeliono mengakui bahwa sejak Perda No 5 tahun 2007 terbit, urusan teknis HBD diserahkan ke Dinas Sosial. Biro Binsos hanya mengenai kebijakan-kebijakan strategis semata-mata. “Ini tahun pertama kami sebagai penyelenggara,” ungkapnya.
Menurut Moeliono pada 28 Juni mendatang upacara akan lebih khidmat karena peserta tidak dipaksa berdiri, melainkan disiapkan kursi. Acara juga akan lebih komplit dengan adanya komandan upacara, pemasangan foto-foto baru para pejuang, karangan bunga, serta kunjungan pelajar dan mahasiswa. Untuk perawatan Monumen Daerah yang sesungguhnya sama dengan Monas-nya Kalbar, Dinas Sosial mempunyai penjaga makam.
Dinas Sosial berupaya mengundang pihak di Pusat termasuk Kedubes Jepang. Namun diakui hal tersebut tidak mudah. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan dari pihak-pihak yang punya akses ke sana seperti Tribune Institute.
Dinas Sosial melihat sangat banyak pekerjaan rumah mengenai situs Mandor. “Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus bersatu,” usulnya.
Perwakilan dari Dinas Diknas Kalbar, Paimin Slamet di forum menyatakan sejak diterbitkannya Perda No 5 Diknas sudah menggelar seminar pada Desember 2007 dan merekomendasikan Mandor masuk dalam muatan lokal. Pembahasan lebih lanjut pada 24-28 Juni dalam waktu dekat ini.
Gusti Suryansyah dalam pertemuan Mandor Meeting mengaku apresiet terhadap apa yang dilakukan Harian Borneo Tribune bersama kepanjangan tangannya bernama Tribune Institute—sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang riset dan pendidikan serta kepenulisan—sehingga perjuangan Mandor tidak “mati angin”.
Kata dosen pasca sarjana di Untan ini, ahli waris keluarga korban Jepang sejak terbitnya Perda No 5 bersikap husnuzhan atau berbaik sangka. Tapi ternyata, sudah memasuki bulan Juni sama sekali tak terdengar rencana-rencana Pemprov tentang apa dan bagaimana HBD tahun 2008 ini. Oleh karena itu dia selaku Ketua TPH-FSKN Kalbar telah pula melakukan rapat di Kantor Magister Ilmu Sosial. Hasilnya mempertanyakan apa eksen dari Pemprov. “Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di forum ini,” ujarnya.
Melihat Pemprov kurang aktif mensosialisasikan HBD, Gusti Suryansyah sudah dua kali ekspose di radio, masing-masing Radio Divasi dan RRI. “Better late than never (lebih baik telat daripada tidak sama sekali),” sindirnya buat Pemprov. “Seperti menelan liur pahit,” ungkapnya gemas—yang sebelumnya tabik-tabik minta maaf kepada Dinas Sosial dan stakeholder yang hadir.
Gusti Suryansyah bicara cukup panjang. Katanya, Monumen Daerah Mandor adalah miniatur Indonesia (bila perlu didesain seperti Taman Mini Indonesia Indah, red) di mana ada multietnis, multikultural, ada genocida. Dll. “Anggaran dana Rp 75 juta ke Dinas Sosial sangat kecil. Sebagian terserap untuk konsumsi. Kita perlu menembus APBN,” usulnya mengenai perjuangan peningkatan status pejuang Kalbar menjadi pahlawan nasional.
“Tahun ini okelah upacara yang mengalami perluasan sedikit saja, tapi tahun-tahun mendatang harus lebih meningkat. Upacara HBD tidak hanya di Mandor, tapi juga di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, seperti upacara 17 Agustus,” imbuhnya.
Mengenai rencana seminar di Kedubes Jepang, Gusti Suryansyah mendukung. Tetapi menurutnya tidak perlu semua keluarga korban ikut serta, sebab dikuatirkan masih ada letupan emosi sehingga ajang akademis berubah menjadi caci maki—hadirin pun tertawa kecil.
Ketua MABT, Erick Martio angkat bicara. Dia yang juga cucu korban Mandor menunjukkan foto kakeknya yang tewas dipenggal Jepang bahkan fotonya dimuat di edisi Borneo Sinbun yang menghebohkan itu.
Dr Mardan Adijaya melakukan penekanan kepada rasa kebangsaan dan marwah ke-Indonesiaan. “Kalbar penuh dengan perjuangan. Kalbar ikut membentuk Republik ini. Oleh karena itu Monumen Mandor harus ada progresnya.”
Diakuinya bahwa masih banyak generasi muda yang tidak tahu cerita Mandor. “Anak-anak kita belum tahu HBD,” ungkapnya.
Mardan setuju perlu ada satu lembaga yang menangani Mandor seperti UPT (Unit Pelaksana Teknis). Lembaga ini yang mengelola secara langsung Monumen Daerah, tetapi lembaga-lembaga lain seperti forum kraton, PPKAJ dll tetap penting sebagai support system alias sistem pendukung.
Berkenaan dengan hal itu Mardan setuju big design gerakan Mandor seperti dikupas di atas diinisiasi oleh Tribune Institute. Pertimbangannya sama dengan Gusti Suryansyah, agar organisasi tidak gemuk, ramping, bekerja taktis dan cekatan.
Ketua Yayasan Tribune Institute, Dwi Syafriyanti, SH mengaku Mandor Meeting luar biasa menarik. Menurutnya Mandor tak lepas dari isu HAM yang menjadi konsentrasi masyarakat internasional.
“Mandor tidak berhenti pada sejarah. Ada pluralisme di sini. Persoalan Mandor tak sekedar permohonan maaf dari Jepang, tapi juga UU No 27 Tahun 2004 mengenai ganti rugi. Oleh karena itu seminar internasional dengan Jepang bukan hal yang mustahil,” ungkapnya seraya mengatakan kita dapat mengajak masyarakat internasional.
Budayawan HA Halim Ramli menyindir Pemprov yang menyiapkan 12 armada angkut. “Dahulu di zaman Gubernur Kadarusno disiapkan 42 bis sehingga 412 keluarga korban bisa diangkut.”
Sebagai penulis cum jurnalis, AHR—sapaannya—membayangkan setiap upacara dapat diikuti 5 ribuan massa. Demikian karena besarnya peristiwa Mandor tersebut. AHR menyatakan, perlu figur-figur seperti Kadarusno.publish in Borneo Tribune